JURNAL INVESTIGASI MABES | JAKARTA,-Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, kembali mendapat kritik tajam dari kalangan aktivis dan akademisi terkait kinerjanya selama menjabat. Isu buruknya pelayanan publik serta dugaan penyelewengan anggaran, diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2023 semakin memperkuat suara ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Uus.
Masyarakat menyoroti, bahwa; meskipun ada beberapa program yang diluncurkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kenyataannya masih banyak kendala yang dialami masyarakat sehari-hari.
“Kami menerima banyak keluhan tentang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola yang tidak memenuhi harapan warga,” ungkap salah seorang tokoh pemuda, akademisi, dan pemerhati kebijakan publik, Awi Eziary, S.E., S.H., M.M., dalam keterangannya sebagaima dikutip, Senin (18/11-2024).
Lebih lanjut dia mengatakan, dugaan penyelewengan anggaran yang tercantum dalam LHP BPK RI tahun 2023 menjadi sorotan tajam bagi banyak pihak. Temuan tersebut, menunjukkan adanya ketidaksesuaian penggunaan dana dalam beberapa proyek pengadaan barang dan jasa di tingkat Suku Dinas (Sudin) dan Kecamatan, yang dianggap mengarah pada potensi korupsi.
“Kita perlu tindakan tegas dari pemimpin agar transparansi dan akuntabilitas bisa terwujud dalam pemerintahan,” tegas Awi.
Awi juga menyebut, sesuai temuan LHP BPK RI Tahun 2023 banyak sekali didapati kejanggalan terkait anggaran proyek yang tidak jelas alokasinya di beberapa Suku Dinas dan kecamatan.
“Kami pegang seluruh datanya. Pemkot harus transparan terkait hasil laporan itu. Harus ada keterbukaan, jangan ditutup-tutupi,” tandasnya.