DEPOK, - ||
Awak media, beberapa waktu ini tengah menyoroti kinerja kehumasan DPRD Kota Depok. Selain mengeluhkan sulitnya untuk koordinasi terkait kerjasama pemberitaan, awak media juga mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan anggaran publikasi. Sejak awal tahun 2025, proses komunikasi dengan pihak SekWan dan Humas DPRD Kota Depok dinilai masih kaku dan terkesan rumit.
Berdasarkan pengungkapan, seorang wartawan yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa sulitnya koordinasi itu lebih sering disebabkan oleh ketidak-hadiran pejabat terkait. Bahkan, saat sang pejabat tak ada di tempat, ironisnya tidak ada satupun pihak yang di disposisikan untuk bisa menangani hal koordinasi tersebut.
“Mau koordinasi susah. Kadang-kadang pejabatnya gak ada di tempat. Sekarang aja mau koordinasi, katanya pejabatnya lagi gak di tempat, tapi gak mendisposisikan wewenang,” ungkapnya, sebagaimana dikutip, Jumat (7/3-2025).
Selain itu, awak media itu juga mengeluhkan soal lambatnya proses pencairan dana kerjasama pemberitaan. Dikatakan, Rilis yang telah diserahkan hingga kini belum juga ada kejelasan terkait soal pencairannya. Sehingga menimbulkan tanya, ada apa dengan kinerja Sekwan dan humas di DPRD Kota Depok.
Keluhan tersebut ternyata turut dibenarkan, oleh seorang pegawai di kehumasan DPRD Depok yang enggan disebut namanya. Ia mengakui, bahwa; segala urusan terkait kerjasama pemberitaan harus melalui pimpinan.
“Semua urusan terkait rilis, kerjasama, semua harus melalui kebijakan pimpinan (Humas), makanya kami gak berani buat keputusan,” ujarnya.
Terkait hal keluhan tersebut, hingga saat ini belum juga ada pernyataan resmi dari pihak SekWan maupun Humas DPRD Kota Depok. Sementara, awak media berharap, kiranya ada itikad baik pihak SekWan dan Humas untuk melakukan perbaikan dalam sistem birokrasi sehingga kerjasama dalam pemberitaan bisa berjalan lancar dan lebih terkoordinasi.
Kerjasama antara wartawan dan lembaga pemerintahan, sepatutnya wajib diperhitungkan lantaran dinilai penting untuk memastikan informasi publik tersampaikan dengan baik.
"Namun jika koordinasi sulit, tentunya hal itu dapat menghambat penyebaran informasi kepada masyarakat," bebernya lagi.
Maka tidaklah berlebihan, bila awak media berharap adanya solusi konkret dari pihak SekWan maupun Humas DPRD Depok, agar kerja sama yang sudah terjalin bisa kembali berjalan dengan baik dan transparan. Sehingga seharusnya, tidak perlu sampai memicu muncul berbagai reaksi yang akhirnya mempertanyakan kinerja.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak SekWan maupun Humas DPRD Kota Depok masih belum memberikan respon dan tanggapannya. Wartawan pun masih menunggu, adanya itikad baik dan upaya pihak kehumasan untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasinya. (FC-G65)