Bireuen -||
Jurnal Investigasi Mabes.
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bireuen, Aceh, melaporkan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses kenaikan pangkat. Laporan tersebut disampaikan melalui sebuah video viral di media sosial, di mana PNS tersebut menyatakan adanya pungutan biaya untuk pengurusan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat. Video tersebut telah memicu reaksi publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi proses kenaikan pangkat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bireuen.
Hingga saat ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bireuen, Bapak Zaldi, belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut meskipun telah dikonfirmasi melalui WhatsApp. Pertanyaan mengenai apakah BKPSDM telah melihat video tersebut, mampu mengidentifikasi PNS yang bersangkutan, dan dapat PNS di Bireuen Laporkan Pungli Kenaikan Pangkat, BKPSDM Belum Beri Tanggapan
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bireuen, Aceh, melaporkan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses kenaikan pangkat. Laporan tersebut disampaikan melalui sebuah video viral di media sosial, di mana PNS tersebut menyatakan adanya pungutan biaya untuk pengurusan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat. Video tersebut telah memicu reaksi publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi proses kenaikan pangkat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bireuen.
Hingga saat ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bireuen, Bapak Zaldi, belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut meskipun telah dikonfirmasi melalui WhatsApp. Pertanyaan mengenai apakah BKPSDM telah melihat video tersebut, mampu mengidentifikasi PNS yang bersangkutan, dan dapat mengkonfirmasi kebenaran informasi dalam video, masih belum terjawab.
Ketidakhadiran tanggapan dari BKPSDM semakin memperkuat dugaan adanya praktik pungli yang merugikan para PNS. Publik pun mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas oknum yang terlibat jika terbukti bersalah. Transparansi dan kejelasan dalam proses kenaikan pangkat dinilai sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Kasus ini menjadi sorotan dan diharapkan menjadi momentum perbaikan sistem serta pencegahan praktik pungli serupa di masa mendatang. Publik menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan rasa keadilan bagi para PNS..
Ketidakhadiran tanggapan dari BKPSDM semakin memperkuat dugaan adanya praktik pungli yang merugikan para PNS. Publik pun mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas oknum yang terlibat jika terbukti bersalah. Transparansi dan kejelasan dalam proses kenaikan pangkat dinilai sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Kasus ini menjadi sorotan dan diharapkan menjadi momentum perbaikan sistem serta pencegahan praktik pungli serupa di masa mendatang. Publik menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan rasa keadilan bagi para PNS.
(Team)